Ironis! Alih Fungsi Trotoar Untuk Parkir

299
0

Bekasi – Kamis (14/2), hasil investigasi Lembaga Kajian Kebijakan Daerah Kota Bekasi (LK2D) tertuju pada trotoar jalan yang berada di RS Bhakti Kartini Bekasi. Trotoar yang seharusnya dibuat untuk para pejalan kaki, diduga dijadikan tempat parkir oleh pihak rumah sakit sampai loket pintu masuk Rumah Sakit Bhakti Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Ketua Investigasi Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Bekasi, Ahamad Gojali mengungkapkan, “Pihak RS Bahkti Kartini sudah tega mengkebiri trotoar yang seharusnya hak bagi pejalan kaki, mensulap trotoar tersebut menjadi parkiran mobil,” ujar Ketua Investigsi LK2D.

Lanjut, Ahmad Gojali menegaskan kepada Cyber88, “Sementara, jalan trotoar yang digunakan untuk pintu parkir adalah asset dinas PUPR Pemerintah Daerah. Apakah pihak rumah sakit Kartini sudah melakukan MOU dengan Dinas PUPR, terkait pemanfaatan lahan trotoar untuk kepentingan lahan parkir rumah sakit,” ujarnya, Kamis (14/2).

Kalau ditinjau dari proses perizinan IMB, lanjut Ahmad Gojali, diduga pihak Rumas Sakit tidak sesuai sama Garis Sepadan Jalan.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Dinas Perizinan Terpadu untuk meninjau ulang proses perizinan IMB rumah sakit Kartini. Kepala Dinas Perhubungan agar meninjau ulang izin Amdal Lalin RS Kartini. Karena dampak dari hal itu, selain sudah merampas hak bagi pejalan kaki juga berdampak pada kemacetan,” tegasnya.

Penting untuk diketahui, sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan (UU LLAJ), dijelaskan bahwa ada 2 macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki.

‌Pertama; Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ.

Kedua; Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ. (Dika)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here