ANGGARAN RUMAH TANGGA WARUNG NUSANTARA 88 HUMAS MABES POLRI

2829
0

BAB I

KEANGGOTAAN

 

Pasal 1

PENERIMAAN CALON ANGGOTA WN88 HUMAS MABES POLRI

 

  1. Setiap orang yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Struktural Organisasi di tempat yang bersangkutan.                                              2.  Pengurus Struktural Organisasi wajib meneruskan permohonan tersebut pada ayat 1 pasal ini kepada  pengurus pada tingkatannya untuk diproses lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Organisasi WN88.

 

  1. Calon anggota yang sudah memenuhi seluruh persyaratan, sebelum dilantik menjadi anggota wajib menandatangani lembar pernyataan sumpah/janji sebagai anggota yang diatur dalam Peraturan Organisasi

 

WN88.

  1. Pengesahan seseorang menjadi anggota Organisasi WN88 oleh pengurus di tingkatannya.
  2. Pengurus pada tingkatannya dapat menolak seseorang yang mengajukan permintaan menjadi anggota.
  3. Penerimaan atau penolakan seseorang menjadi anggota Organisasi WN88 diputuskan dalam rapat Pengurus.

 

  1. Kepada setiap anggota Organisasi WN88 diberikan Kartu Tanda Anggota Organisasi WN88 oleh pengurus

 

pada tingkatannya.                                                                       8.  Bentuk, Pengesahan, dan Registrasi Penomoran Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi  WN88.                                                                                 9.  Pengurus Organisasi WN88 mempunyai, memelihara, dan membina Buku Induk Anggota Organisasi WN88 di  wilayahnya.

 

 

Pasal 2

 

Kader Organisasi WN88 Humas Mabes Polri

 

  1. Kader Organisasi WN88 adalah anggota yang dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya kepada Organisasi WN88 dan masyarakat umum tidak tercela.                                                    2.  Kader Organisasi WN88 dipilih , ditetapkan, dan diangkat dari anggota Organisasi WN88 yang memenuhi

 

syarat sebagai berikut :

 

  1. Memiliki kemantapan ideology, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi;  b.  Memiliki kemampuan menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Organisasi  WN88 dan/atau dalam masyarakat.

 

  1. Kriteria dan tata cara penentuan anggota kader Organisasi WN88 sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Peraturan Organisasi WN88.

 

Pasal 3

 

Anggota Kehormatan WN88 Humas Mabes Polri

 

  1. Anggota Kehormatan adalah warga Negara Republik Indonesia dan berjasa kepada Organisasi WN88 yang sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, dan Tujuan Organisasi WN88.
  2. Anggota Kehormatan Organisasi WN88 ditetapkan dalam Musyawarah atau atas usulan Pengurus

 

WN88 di semua tingkatan.                                                           3.  Anggota Kehormatan Organisasi WN88 mempunyai hak untuk menghadiri pertemuan Organisasi  WN88 di semua tingkatan dan diminta pendapatnya.                                      4.  Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Kehormatan diatur dengan Peraturan Organisasi WN88.

Pasal 4

Hak Anggota Organisasi WN88 Humas Mabes Polri

  1. Setiap anggota Organisasi WN88 berhak :
  2. Mendapat perlakuan yang sama di dalam organisasi;

 

  1. Menghadiri rapat-rapat organisasi;                      c.  Menyampaikan pendapat dan keinginan kepada Organisasi WN88, baik tertulis maupun  lisan;                                                                      d.  Menggunakan hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih untuk jabatan di dalam

maupun di luar Organisasi WN88;

 

  1. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Organisasi WN88.  2.  Untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan dalam Organisasi WN88, anggota Organisasi WN88  harus telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya;                  3.  Persyaratan untuk dapat dipilih sebagai Pengurus Organisasi WN88 :

 

  1. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus PN / Mabes WN88 adalah anggota yang terus menerus menjadi anggota WN88, pernah menjadi pengurus atau Alat Kelengkapan yang berperilaku tidak tercela;

 

  1. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus PD / Unit adalah anggota yang terus menerus menjadi anggota, pernah menjadi pengurus Alat Kelengkapan tingkat provinsi dan  berperilaku tidak tercela.

 

  1. Ketentuan lebih lanjut dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi WN88.

 

Pasal 5

Kewajiban Anggota WN88 Humas Mabes Polri

  1. Anggota Organisasi WN88 mempunyai kewajiban : a. Memegang teguh Asas dan Jati Diri Organisasi WN88; b. Melaksanakan Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Kewajiban Organisasi WN88;  c. Menaati Peraturan dan Keputusan Organisasi WN88;  d. Menjunjung Tinggi Disiplin Organisasi WN88;  e. Menjaga Nama Baik dan Kehormatan Organisasi WN88;  f. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Organisasi WN88 dengan penuh

 

 

tanggungjawab;

  1. Membayar iuran wajib Organisasi WN88;
  2. Menjaring dan menyaring sekurang-kurangnya satu calon anggota baru.
  3. Kewajiban anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi WN88.

 

Pasal 6

 

Anggota Organisasi WN88 yang hendak melakukan kegiatan atas nama organisasi yang bukan menjadi tugas dan fungsinya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Organisasi di  tingkatannya.

 

Pasal 7

Berakhirnya Keanggotaan

 

Berakhirnya Keanggotaan Organisasi WN88 dinyatakan karena :  1) Mengundurkan diri, yang dinyatakan oleh yang bersangkutan secara tertulis yang memuat alasan

 

pengunduran diri, dan ditujukan kepada pengurus Organisasi WN88.                          2)  Diberhentikan karena :                                                              a)  Melakukan pelanggaran hukum pidana yang diancam hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun penjara dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali bagi anggota yang

terpidana karena membela Organisasi WN88, PN/Mabes memberikan pertimbangan obyektif  sebelum melaksanakan keputusan ini;                                              b)  Terkena sanksi pemecatan oleh Organisasi WN88.

 

3)  Meninggal dunia, yang dinyatakan instansi yang berwewenang.

 

BAB II

DISIPLIN dan SANKSI ORGANISASI WN88 HUMAS MABES POLRI

Bagian Pertama

Disiplin

 

Pasal 8  1. Untuk memantapkan mekanisme organisasi, menjaga kewibawaan, dan menegakkan citra

 

organisasi, maka disusun ketentuan tentang disiplin.

 

  1. Setiap anggota organisasi harus menaati disiplin organisasi.

 

  1. Terhadap pelanggaran disiplin dikenakan sanksi oleh kepengurusan sesuai tingkatannya setelah

 

mendapat rekomendasi dari komite disiplin.

 

  1. Organisasi WN88 membentuk Komite Disiplin untuk Tingkat Nasional, Tingkat Daerah, dan Tingkat Cabang yang bertugas memberikan rekomendasi yang menyangkut pelanggaran disiplin kepada  kepengurusan sesuai tingkatannya.
  2. Susunan dan mekanisme kerja Komite Disiplin diatur dalam Peraturan Organisasi WN88.

 

 

Pasal 9

Disiplin Yang Bersifat Larangan

Disiplin yang bersifat larangan adalah :

1)  Anggota dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Organisasi

WN88;

2)  Anggota dilarang melalaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh Organisasi WN88;

 

3)  Anggota  dilarang  melakukan  kegiatan  dan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  Peraturan

Organisasi WN88;

4)  Anggota dilarang membocorkan Rahasia Organisasi;

 

5)  Anggota dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai kepercayaan masyarakat  kepada Organisasi WN88;

 

6)  Anggota dilarang menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang perorangan atau  instansi dari dalam maupun luar untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra organisasi;

7)  Anggota dilarang melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan

mengatasnamakan Organisasi WN88;

8)  Dilarang menggunakan atribut Organisasi diluar kegiatan WN88.

 

Bagian Kedua

 

Pasal 10

S a n k s i

  1. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota atas pelanggaran disiplin terdiri atas :
  2. Peringatan;
  3. Pembebastugasan dari jabatan dan/atau jabatan atas nama Organisasi WN88;

 

  1. Pemberhentian sementara (skorsing);
  2. Pemecatan.

 

  1. Semua sanksi yang dijatuhkan harus dinyatakan secara tertulis oleh kepengurusan yang menjatuhkan sanksi.

 

Pasal 11

 

  1. Penetapan untuk menjatuhkan Sanksi diputuskan dan dilaksanakan dalam rapat kepengurusan Organisasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin Organisasi.
  2. Wewenang Kepengurusan untuk menjatuhkan Sanksi :

 

  1. Sanksi peringatan dijatuhkan kepada anggota oleh pengurus sesuai lingkup kewenangannya;
  2. Sanksi pembebastugasan dari jabatan atas nama organisasi dilakukan oleh kepengurusan sesuai lingkup kewenangannya;

 

  1. Sanksi pemberhentian sementara (skorsing) dilakukan hanya oleh pengurus sesuai lingkup

 

kewenangannya;                                                            d.  Sanksi pembebastugasan dan pemberhentian sementara atau (skorsing) oleh kepengurusan  harus dilaporkan kepada PN / Mabes WN88 untuk mendapat persetujuan atau penolakan;

 

  1. Apabila persetujuan PN / Mabes WN88 tidak diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan, maka keputusan pembebastugasan dan/atau pemberhentian sementara tersebut dinyatakan dan tetap diberlakukan;

 

  1. Sanksi pemecatan hanya dapat dilakukan oleh PN / Mabes WN88 atas usulan Komite Etik dan Disiplin Organisasi;

 

  1. Sanksi pembebastugasan, pemberhentian sementara, dan pemecatan baru dapat dilaksanakan setelah didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh jajaran pengurus pada tingkatannya, kecuali terhadap pelanggaran berat, Pengurus WN88 dapat  dengan segera menjatuhkan sanksi pemecatan.
  2. Yang termasuk dengan pelanggaran berat antara lain :
  3. Membocorkan rahasia organisasi;
  4. Memecah belah organisasi dan/atau pembangkangan terhadap keputusan organisasi;
  5. Terlibat dalam penyalahgunaan atau pengedar narkoba dan/atau psikotropika berdasarkan

 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;                    d.  Terlibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan keputusan pengadilan yang  telah berkekuatan hukum tetap;

 

  1. Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam pasal 10 yang merupakan wujud dari disiplin organisasi yang utama.

 

  1. Yang tidak termasuk dalam pelanggaran berat sebagaimana diatur pasal 12 ayat 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 12

 

  1. Anggota yang dikenakan sanksi pemecatan dapat membela diri secara lisan maupun tertulis di dalam siding Komite Etik dan Disiplin Organisasi atas permintaan yang bersangkutan.

 

  1. Sidang Komite Etik dan Disiplin Organisasi setelah mendengar dan mempelajari pembelaan anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini mengambil keputusan membatalkan atau

mengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan.

 

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

 

 

Pasal 13

 

  1. PN / Mabes WN88 dapat melakukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan dibawahnya.

 

  1. Pembekuan atau  pembubaran  kepengurusan  dilaksanakan  apabila  kepengurusan  dimaksud  melakukan hal yang merugikan atau membahayakan Organisasi WN88.

 

  1. Kepengurusan mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran kepengurusan yang lebih tinggi.

 

  1. Kepengurusan terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan

 

saling bertentangan mengenai kebijakan organisasi.                                   c.  Sebagian besar atau seluruh kepengurusan organisasi terlibat langsung dalam kejahatan  menantang kepemimpinan jajaran organisasi satu tingkat yang lebih tinggi.

 

  1. Kepengurusan yang tidak dapat melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

  1. Dalam hal diperlukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan dan organisasi untuk tingkat PD / Unit dan PC WN88, maka tugas dan tanggungjawab kepengurusan tersebut berada ditangan PN /

 

Mabes WN88 untuk membentuk kepengurusan yang baru.

 

Pasal 14

 

  1. PN / Mabes WN88 menunjuk pelaksana harian untuk melakukan kegiatan rutin dari kepengurusan yang dibekukan/dibubarkan dan mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru.

 

  1. Tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan oleh PN / Mabes WN88 kepada pelaksana harian tersebut berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

 

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

 

Pasal 16

Umum

 

  1. Dalam rangka mencapai tujuan dan tugas sebagaimana Anggaran Dasar, maka disusun struktur organisasi dalam bentuk jenjang/hirarki kepengurusan yang bersifat kolektif kolegial dari tingkat Nasional / Mabes, Daerah / Unit dan Cabang / Sub Unit.

 

  1. Kepengurusan sesuai tingkatan dibentuk secara demokratis sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

  1. Pembentukan dimulai secara berurutan dari tingkat Daerah / Unit dan Cabang / Sub Unit.

 

  1. Dalam hal disuatu wilayah belum terbentuk kepengurusan, DPN / Mabes WN88 menentukan

kebijakan tertentu untuk menetapkan kepengurusan sementara.

 

Pasal 16

 

  1. Setiap tindakan atau keputusan pengurus yang mengatasnamakan organisasi harus diputuskan melalui rapat.

 

  1. Permasalahan yang tidak terselesaikan di kepengurusan tingkat tertentu, diteruskan penyelesaian permasalahan tersebut kepada jenjang kepengurusan sampai dua tingkat diatasnya secara  bertahap, bertingkat dan berlanjut.

 

  1. Setiap kepengurusan di semua tingkatan harus secara aktif mencari calon anggota.

 

Bagian Kedua

 

Kepengurusan

 

Pengurus Pusat / Mabes

 

Pasal 17

 

  1. Pengurus/Pimpinan Nasional / Mabes WN88 merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.                2.  Pengurus/Pimpinan Nasional / Mabes WN88 dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

 

  1. Pengurus/Pimpinan Nasional / Mabes WN88 mempunyai wewenang bertindak keluar dan kedalam untuk dan atas nama organisasi.                                                      4.  Pengurus/Pimpinan Nasional / Mabes WN88 menetapkan pedoman dan peraturan yang diperlukan  untuk melaksanakan tugas organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  dan keputusan Musyawarah Nasional.
  2. Pengurus/Pimpinan Nasional / Mabes WN88 mempunyai tugas sebagai berikut :

 

  1. Melaksanakan peraturan,   keputusan,   dan   program   ditingkat   Nasional   serta  meyelenggarakan manajemen secara modern;                                     b.  Memberikan bimbingan dan pengawasan pada Alat Kelengkapan;
  2. Memberikan bimbingan kepada Pengurus Daerah / Unit dan Pengurus Cabang / Sub Unit.
  3. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan pendidikan kader di tingkat Nasional.

 

  1. Anggota Pengurus/Pimpinan  Nasional  /  Mabes  setelah  dipilih  oleh  Musyawarah  Nasional  mengucapkan sumpah/janji di dalam musyawarah.                                        7.  Pengurus/Pimpinan Nasional / Mabes mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia Pengurus  Daerah / Unit dan Pengurus Cabang / Sub Unit.

 

  1. Tata cara pemilihan, pengangkatan serta penetapan pengurus di semua tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 18

 

  1. Apabila terjadi lowongan pengurus dalam struktur kepengurusan WN88 di semua jenjang kepengurusan yang diakibatkan :

 

  1. Meninggal Dunia; b. Berhalangan tetap; c. Terkena sanksi pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun dan/atau yang sudah

 

berkekuatan hukum tetap.

  1. Melanggar Sumpah/Janji jabatan;
  2. Mengundurkan diri;
  3. Tidak lagi melaksanakan tugas organisasi selama 6 (enam) bulan;
  4. Melakukan tindakan indisipliner terhadap keputusan Organisasi.
  5. Pengurus berhak melakukan rapat-rapat untuk memutuskan penggantian tersebut.

 

Pasal 19

Struktur dan Komposisi Pengurus Nasional, Tugas Pokok dan Fungsi  1. Dalam rangka mencapai Tujuan dan Tugas Organisasi sebagaimana Anggaran Dasar, disusun

struktur dan komposisi organisasi Pengurus/Pimpinan Nasional / Mabes WN88.

  1. Struktur dan komposisi Pengurus / Pimpinan Nasional / Mabes WN88 sedikitnya 17 (tujuh belas)

orang, terdiri atas :

  1. Ketua Umum,

 

Satu orang Ketua Umum bertugas dan bertanggungjawab atas eksistensi dan kinerja Organisasi secara internal dan eksternal;

 

  1. Ketua Umum dibantu 1 (satu) Ketua Pelaksana Harian yang bertugas harian menangani masalah organisasi secara umum. c. Sekretaris Jenderal,  Satu orang Sekretaris Jenderal yang membantu Ketua Umum bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola manajemen, system administrasi, dan kelembagaan  organisasi dan dibantu  d. Sekretaris I bidang Internal sebanyak 1 (satu) orang, yang menangani masalah internal  kesekretarian, dan  e. Sekretaris II bidang Eksternal sebanyak 1 (satu) orang, yang menangani masalah internal kesekretariatan. Selain membantu Sekretaris Jenderal, Sekretaris I dan II bertugas menyusun, mengkonsep dan merencanakan kegiatan kesekretariatan dan agenda-agenda stategis organsasi.

 

  1. Bendahara Umum bertanggungjawab dalam mengelola system dan rencana keuangan dan perbendaharaan Organisasi.

 

  1. Bendahara I sebanyak 1 (satu) orang Bidang Internal  h.  Bendahara II sebanyak 1 (satu) orang Bidang Eksernal                                i.  Ketua bidang sebanyak 9 (Sembilan) orang yang meliputi Bidang-Bidang :                 Kaderisasi,  Organisasi,  Keanggotaan,  Komunikasi,  dan  Sumber  Daya  yang  bertugas

menangani masalah-masalah eksternal dan internal sesuai kelompok masyarakat dan sektor kehidupan (Buruh, Tani, Nelayan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Perempuan, Pengusaha Kecil-Menengah, Koperasi) sesuai dengan fungsi tata pemerintahan.

Pasal 20

 

TUGAS-TUGAS KETUA BIDANG DISEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN

  1. Tugas-tugas Ketua-Ketua Bidang :
  2. Menghimpun informasi dan data;
  3. Mengubah informasi dan data;
  4. Menyarankan solusi/kebijakan kepada Ketua Umumsesuai bidang tugasnya;

 

  1. Menyusun, Merencanakan  Program  Kerja  organisasi  sebagaimana  tugas  dan  fungsi  bidangnya;

 

  1. Melaksanakan program yang telah ditetapkan dan diputuskan dalam rapat-rapat organisasi sesuai mekanisme dan aturan;
  2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas yang sedang dan akan, dan atau berjalan dan

persoalan-persoalannya;

  1. Rapat-rapat teknis, evaluasi hasil dan pertanggungjawabannya.

 

  1. Uraian tugas, tata kerja, dan system, serta prosedur organisasi dalam kepengurusan PN / Mabes WN88, dan Alat Kelengkapan tingkat nasional diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 21

 

Struktur dan Komposisi Pengurus Daerah / Unit                        1.  Struktur dan komposisi Pengurus Daerah / Unit WN88 sedikitnya 15 (lima belas) orang, terdiri atas :  a.  Ketua                                                                     Satu orang Ketua Umum bertugas dan bertanggungjawab atas eksistensi dan kinerja

organisasi secara secara internal dan eksternal;

 

  1. Ketua dibantu 1 (satu) Ketua Pelaksana Harian yang bertugas harian menangani masalah organisasi secara umum.

 

  1. Sekretaris. Satu orang Sekretaris yang membantu Ketua bertugas dan bertanggungjawab dalam  mengelola manajemen, system administrasi, dan kelembagaan organisasi, dan dibantu

 

  1. Sekretaris I bidang Internal sebanyak 1 (satu) orang, yang menangani masalah internal kesekretariatan, Dan
  2. Sekretaris II Bidang Eksternal sebanyak 1 (satu) orang, yang menangani masalah internal

 

kesekretariatan. Selain membantu Sekretaris Jenderal, Sekretaris I dan II bertugas  menyusun, mengkonsep, dan merencanakan kegiatan kesekretariatan dan agenda-agenda strategis organisasi.

 

  1. Bendahara bertanggungjawab  dalam  mengelola  system  dan  rencana  keuangan  dan

perbendaharaan Organisasi.

 

  1. Bendahara I sebanyak 1 (satu) orang Bidang Internal h. Bendahara II sebanyak 1 (satu) orang Bidang Eksternal

Pasal 22

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Daerah / Unit

 

  1. Pengurus Daerah / Unit WN88 adalah pelaksana eksekutif di tingkat Daerah.  2.  Anggota Pengurus Daerah / Unit WN88 setelah dipilih dalam Musyawarah Daerah mengucapkan  sumpah/janji jabatan di depan Musyawarah Daerah.                                       3.  Pengurus daerah / Unit WN88 mempunyai wewenang dan kewajiban ;

 

  1. Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina kepengurusan di wilayahnya;

 

  1. Memantapkan persatuan  dan  kesatuan  seluruh  warga  masyarakat  dan  jajaran  di

 

wilayahnya;                                                                c.  Pimpinan memimpin, mengkoordinasikan, dan melakukan supervise terhadap pengurus  Cabang / Sub Unit WN88 dan kegiatan organisasi di tingkat Daerah;                     d.  Melaksanakan Program Kerja di Daerah;

 

  1. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

 

  1. Menyelenggarakan Musyawarah  Daerah  dan  menyampaikan  pertanggungjawaban  pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam musyawarah daerah;                     g.  Ketua Bidang sebanyak 7 (tujuh) orang yang meliputu Bidang-Bidang :

 

Kaderisasi, Organisasi, Keanggotaan, Komunikasi, dan Sumber Daya yang bertugas menangani masalah-masalah eksternal dan internal sesuai kelompok masyarakat dan sektor  kehidupan (Buruh, Tani, Nelayan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Perempuan,  Pengusaha Kecil-Menengah, Koperasi) sesuai dengan fungsi tata pemerintahan.

 

  1. Ketua-ketua Bidang sebagaimana pasal 20 dapat dirangkap sebagai Ketua Koordinator Wilayah yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
  2. Pengisian lowongan pengurus yang terjadi di dalam WN88 diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 23

Struktur dan Komposisi Pengurus Cabang / Sub Rayon

 

  1. Struktur dan komposisi Pengurus Cabang / Sub Unit WN88 sedikitnya 13 (tiga belas) orang, terdiri atas :                                                                           a.  Ketua                                                                     Satu orang Ketua Umum bertugas dan bertanggungjawab atas eksistensi dan kinerja

 

Organisasi secara internal dan eksternal.

  1. Ketua dibantu 1 (satu) Ketua Pelaksana Harian yang bertugas harian menangani masalah organisasi secara umum.                                                      c.  Sekretaris.

 

Satu orang Sekretaris yang membantu Ketua bertugas dan bertanggungjawab dalam memgelola manajemen, system administrasi dan kelembagaan organisasi, dan dibantu

 

  1. Sekretaris I Bidang Internal sebanyak 1 (satu) orang, yang menangani masalah Internal kesekretariatan, dan

 

  1. Sekretaris II Bidang Eksternal sebanyak 1 (satu) orang yang menangani masalah eksternal Selain membantu Sekretaris Jenderal, Sekretaris I dan II bertugas

 

menyusun, mengkonsep, dan merencanakan kegiatan kesekretariatan dan agenda-agenda strategis organisasi.                                                          f.  Bendahara bertanggungjawab dalam mengelola system dan rencana keuangan dan

 

  perbendaharaan Organisasi.    
g. Bendahara I sebanyak 1 (satu) orang Bidang Internal    
h. Bendahara II sebanyak 1 (satu) orang Bidang Eksternal    
i. Ketua Bidang sebanyak 7 (tujuh) orang yang meliputu Bidang-Bidang :    
  Kaderisasi, Organisasi, Keanggotaan, Komunikasi, dan Sumber Daya yang bertugas
  menangani masalah-masalah eksternal dan internal sesuai kelompok masyarakat dan

 

sektor kehidupan (Buruh, Tani, Nelayan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Perempuan,  Pengusaha Kecil-Menengah, Koperasi) sesuai dengan fungsi tata pemerintahan.

 

  1. Ketua-ketua Bidang sebagaimana pasal 20 dapat dirangkap sebagai Ketua Koordinator Wilayah yang diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

  1. Pengisian lowongan pengurus yang terjadi di dalam WN88 diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 24

 

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Cabang / Sub Unit

  1. Pengurus Cabang / Sub Unit WN88 adalah pelaksana eksekutif di tingkat Cabang / Sub Unit.

 

  1. Anggota Pengurus Cabang / Sub Unit WN88 setelah dipilih dalam Musyawarah Cabang / Sub Unit

 

mengucapkan sumpah/janji jabatan di depan Musyawarah Cabang/Sub Unit.                    3.  DPC / Sub Unit WN88 mempunyai wewenang dan kewajiban :                               a.  Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina kepengurusan di wilayahnya;        b.  Memantapkan  persatuan  dan  kesatuan  seluruh  warga  masyarakat  dan  jajaran  di  wilayahnya;                                                                c.  Pimpinan memimpin, mengkoordinasikan, dan melakukan supervisi terhadap anggota

 

WN88 dan kegiatan organisasi di tingkat Cabang / Sub Unit;

 

  1. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

 

  1. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang / Sub Unit dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam musyawarah Cabang /

 

Sub Unit;                                                                  f.  Menyelenggarakan   Musyawarah   Cabang   /   Sub   Unit   dan   menyampaikan  pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam musyawarah Cabang /

 

Sub Unit;

 

Bagian Ketiga

 

Alat Kelengkapan Organisasi

 

Pasal 25

  1. Pelindung dan Pembina Organisasi

 

  1. Pelindung dan Pembina WN88 dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepengurusan sesuai tingkatannnya.                                                                    2.  Anggota Pelindung dan Pembina Pusat WN88 adalah anggota aktif dan tidak tercela.

 

  1. Jumlah anggota Pelindung dan Pembina Pusat sebanyak-banyaknya … (……) orang.
  2. Anggota Pelindung dan Pembina Daerah WN88 adalah anggota aktif dan tidak tercela.
  3. Jumlah anggota Pertimbangan Daerah sebanyak-banyaknya …. (…..) orang.

 

  1. Anggota Pelindung dan Pembina Cabang WN88 adalah anggota aktif yang dikokohkan dan tidak tercela.

 

  1. Jumlah anggota Pertimbangan Cabang WN88 sebanyak-banyaknya …. (…..) orang.

 

Pasal 26

Tugas Pokok dan Fungsi Pelindung dan Pembina

  1. Memberi perlindungan kepada pengurus dan anggota organisasi baik diminta atau tidak diminta.
  2. Mengadakan rapat-rapat terkait jalannya organisasi dan mengundang pengurus organisasi sesuai

tingkatan kepengurusan.

  1. Memberikan arahan dan pandangan-pandangannya.

 

Pasal 27

  1. Pertimbangan / Penasehat Organisasi

 

  1. Pertimbangan / Penasehat WN88 dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepengurusan sesuai tingkatannya.                                                                2.  Anggota Pertimbangan / Penasehat WN88 adalah anggota aktif dan tidak tercela.

 

  1. Jumlah anggota Pertimbangan / Penasehat Pusat sebanyak-banyaknya …. (…..) orang.
  2. Anggota Pertimbangan / Penasehat Daerah WN88 adalah anggota aktif dan tidak tercela.

 

  1. Jumlah anggota Pertimbangan / Penasehat Daerah sebanyak-banyaknya …. (…..) orang.

 

  1. Anggota Pertimbangan / Penasehat Cabang WN88 adalah anggota aktif yang dikokohkan dan tidak tercela.

 

  1. Jumlah anggota Pertimbangan / Penasehat Cabang WN88 sebanyak-banyaknya …. (…..) orang.

 

 Pasal 28 Tugas Pokok dan Fungsi Pertimbangan / Penasehat

  1. Memberi nasehat kepada pengurus dan anggota organisasi baik diminta atau tidak diminta.

 

  1. Mengadakan rapat-rapat terkait jalannya organisasi dan mengundang pengurus organisasi sesuai tingkatan kepengurusan.

 

  1. Memberikan arahan dan pandangan-pandangannya.

 

Pasal 29                                       III Komite Etik dan Disiplin Organisasi                            1.  Komite  Etik  dan  Disiplin  Organisasi  WN88  dibentuk  oleh  dan  bertanggungjawab  kepada

 

kepengurusan sesuai tingkatannya.

 

  1. Anggota Komite Etik dan Disiplin Organisasi WN88 adalah anggota aktif dan tidak tercela.
  2. Jumlah anggota Komite Etik dan Disiplin Organisasi sebanyak-banyaknya …. (…..) orang.
  3. Anggota Komite Etik dan Disiplin Daerah WN88 adalah anggota aktif dan tidak tercela.

 

  1. Jumlah anggota Komite Etik dan Disiplin Daerah sebanyak-banyaknya …. (…..) orang.

 

  1. Anggota Komite Etik dan Disiplin Cabang WN88 adalah anggota aktif yang dikokohkan dan tidak tercela.

 

  1. Jumlah anggota Komite Etik dan Disiplin Cabang sebanyak-banyaknya …. (…..) orang.

 

Pasal 30

Tugas Pokok dan Fungsi Komite Etik dan Disiplin Organisasi  1. Komite Etik dan Disiplin Organisasi WN88 dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada

 

kepengurusan sesuai tingkatannya.

 

  1. Komite Etik dan Disiplin organisasi WN88 bertugas memberi rekomendasi kepada Pengurus di

tingkatannya berkenaan dengan pelanggaran Disiplin organisasi yang dilakukan pengurus atau  anggota WN88 berdasarkan tingkat pelanggarannya.

 

  1. Sesuai dengan Jati DIri, Komite Etik dan Disiplin Organisasi WN88 akan melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi

dengan tetap beralaskan sikap kekeluargaan sebagai wujud semangat organisasi.

  1. Keanggotaan Komite Etik dan Disiplin Organisasi bersifat ad-hoc dan diangkat untuk satu kasus pelanggaran tertentu yang dapat dikenakan sanksi organisasi.

 

  1. Hal-hal yang berkaitan dengan dtruktur organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Komite Etik dan Disiplin Organisasidiatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Bagian Kelima

Pasal 31

Rapat-Rapat Organisasi, Musyawarah Organisasi

 

  1. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan Pengurus Daerah / Unit dan Pengurus Cabang / Sub Unit yang terdiri atas sekurang-kurangnya 50% + 1 2/3 (dua pertiga) dari  jumlah kepengurusan Daerah / Unit dan Cabang / Sub Unit organisasi.

 

  1. Jumlah Utusan dari Daerah / Unit dan PN / Sub Unit di dalam Musyawarah Nasional diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

  1. Peserta Musyawarah Nasional yang mempunyai hak suara di dalam Musyawarah Nasional adalah Utusan Daerah / Unit dan Cabang / Sub Unit dengan ketentuan setiap 1 (satu) Daerah / Unit dan 1  (satu) Cabang / Sub Unit mempunyai 1 (satu) hak suara.

 

Pasal 32

 

  1. Selain Pengurus Daerah/Unit dan Cabang/Sub Unit, Musyawarah Nasional dihadiri oleh Peninjau, dan undangan yang ditentukan oleh Pengurus Nasional / Mabes.                             2.  Musyawarah Nasional diselnggarakan oleh Pengurus/Pimpinan Nasional / Mabes.

 

  1. Sidang Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pengurus/Pimpinan Nasional / Mabes sampai terpilihnya pimpinan Musyawarah Nasional yang dipilih dari dan oleh Peserta Musyawarah Nasional.

 

 

Pasal 33

Dalam keadaan mendesak Musyawarah Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila;

 

1)  Musyawarah Luar Biasa diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Daerah/Unit  dan Cabang/Sub Unit yang diputuskan dalam Musyawarah Daerah/Unit, dan atau Cabang/Sub Unit

 

khusus dan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah PD/Unit dan PC/Sub Unit yang diputuskan dalam  rapat PD/Unit dan atau Pengurus Cabang/Sub Unit.

 

2)  Musyawarah Luar Biasa dapat juga diadakan atas permintaan Pengurus/Pimpinan Nasional/Mabes  dengan persetujuan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah PD/Unit dan Pengurus Cabang/Sub Unit  yang diputuskan dalam rapat PD/Unit, dan atau Pengurus Cabang/Sub Unit yang menyetujuinya.

 

3)  Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus/Pimpinan Nasional/Mabes.

 

4)  Musyawarah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional  sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Organisasi.

 

Pasal 34

Rapat Dewan Pimpinan Pusat

 

  1. Rapat Pengurus/Pimpinan Nasional/Mabes dihadiri oleh Ketua Umum dan atau Ketua-Ketua Bidang, Sekjen dan atau Sekretaris dan Bendahara dan atau wakil-wakilnya.  2.  Rakernas dihadiri oleh Pengurus/Pimpinan Nasional/Mabes, Alat Kelengkapan ditingkat Nasional,

 

dan Pimpinan serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus/Pimpinan Nasional/Mabes.

 

Pasal 35

 

  1. Rapat Pengurus/Pimpinan Nasional/Mabes diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap bulan dan mempunyai tugas dan wewenang :                                                 a.  Membahas  perkembangan  ekonomi,  social,  budaya  dan  lain-lain  yang  menyangkut

 

kehidupan Organisasi, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

 

  1. Membahas perkembangan, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi Organisasi dalam pelaksanaan Program Organisasi.                                                c.  Membahas laporan dari Alat Kelengkapan Organisasi dan laporan perkembangan dari  DPD/Unit dan PC/Sub Unit Organisasi.

 

  1. Merumuskan dan memutuskan kebijakan organisasi sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan yang menyangkut kehidupan organisasi.                           2.  Rakernas berfungsi melakukan evaluasi sinkronisasi, dan koordinasi organisasi yang diadakan

 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun untuk :                                      a.  Menerima laporan dan masukan dari Pengurus/Pimpinan Nasional, Peserta Rakernas sesuai  dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya masing-masing.

 

  1. Menerima laporan dari Alat Kelengkapan Organisasi tingkat Nasional sesuai dengan pelaksanaan Program Kerja masing-masing untuk disinkronkan dengan PD/Unit dan Pengurus Cabang/Sub Unit Organisasi.

 

  1. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Organisasi sesuai dengan dinamika masyarakat dan yang menyangkut konsisi internal organisasi.

 

Pasal 36

Rapat Koordinasi Umum

Rapat Koordinasi Umum di tingkat Nasional, Daerah, dan Cabang mempunyai Tugas dan Wewenang :

 

1)  Rapat Koordinasi Umum diadakan sekali dalam 3 (tiga) bulan yang dalam hal tertentu dapat  dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

 

2)  Rapat Koordinasi Umum diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya yang dihadiri oleh Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional, dan Organisasi

Profesi serta kader yang duduk dalam struktur Organisasi yang dimaksud.

3)  Menerima masukan menyangkut peningkatan kinerja dan Citra Organisasi di semua tingkatan dari  Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seas as dan atau

seaspirasi serta Kader yang berada dalam Organisasi yang dimaksud.

 

4)  Melakukan    evaluasi    atas    pelaksanaan    kegiatan    yang    dilaksanakan    bersama     Oganisasi

 

Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi yang seasas dan atau seaspirasi di  wilayahnya.

 

5)   Menetapkan pedoman dan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Organisasi  Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seasas dan atau seaspirasi di  wilayahnya.

 

6)   Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi bersama Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seasas dan atau seaspirasi di wilayahnya.

 

Pasal 37

Rapat Koordinasi Bidang

 

  1. Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Ketua Bidang yang dihadiri oleh Alat Kelengkapan Organisasi dan Departemen terkait.

 

  1. Rapat Koordinasi Bidang dilaksanakan di tingkatan kepengurusan Nasional, Daerah, dan Cabang Organisasi.

 

  1. Rapat Koordinasi Bidang diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap 3 (tiga) bulan dengan tugas dan wewenang :

 

  1. Membahas masukan  dari  Alat  Kelengkapan  dan  Departemen  terkait  sesuai  dengan

 

bidangnya.                                                                 b.  Mengkoordinasikan langkah pelaksanaan kegiatan dari Alat Kelengkapan dan Departemen  terkait sesuai dengan bidangnya.

  1. Mekanisme dan tata kerja Rapat Koordinasi Bidang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 38

Rapat Koordinasi Wilayah

  1. Rapat Koordinasi Wilayah dilaksanakan oleh Kepengurusan Nasional, Daerah atau Cabang.
  2. Rapat Koordinasi  Wilayah  dipimpin  oleh  Koordinator  Wilayah  pada  tingkatan  dan  wilayah  bersangkutan, yang dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan pada tingkatannnya masing-masing.
  3. Rapat Koordinasi Wilayah diadakan untuk :

 

  1. Menerima dan membahas laporan dari Dewan Pimpinan dan atau pengurus di wilayahnya; b. Menyampaikan keputusan dan kebijakan organisasi;
  2. Mengkoordinasikan langkah pelaksanaan kegiatan organisasi selanjutnya.

 

Pasal 39

Rapat Alat Kelengkapan Organisasi

 

  1. Rapat internal Alat Kelengkapan diatur oleh masing-msing Alat Kelengkapan, sedangkan Rapat  Koordinasi antar Alat Kelengkapan dipimpin oleh salah satu atau lebih Ketua Bidang.              2.  Rapat Alat Kelengkapan dengan organisasi Kemitraan dilaksanakan dengan ijin/sepengetahuan  kepengurusan di tingkatannya.
  2. Rapat-tapat Alat Kelengkapan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 40

 

Musyawarah Daerah Organisasi

 

  1. Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Cabang yang dipilih dalam Musyawarah Cabang yang khusus diadakan untuk itu teridiri dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah Cabang dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan Cabang.

  1. Jumlah utusan dari DPC di dalam Musyawarah Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

  1. Hak suara dalam Musyawarah Daerah adalah 1 (satu) suara untuk setiap Cabang yang hadir pada saat pengambilan keputusan.

 

  1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh wakil dari Alat Kelengkapan tingkat Provisnsi atas undangan DPD sebagai peninjau.

 

  1. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh DPD dan dipimpin oleh DPD dengan didampingi oleh

unsur Pimpinan Musyawarah yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Daerah.

 

Pasal 41

 

Rapat Dewan Pimpinan Daerah                              1.  Rapat DPD dihadiri oleh Ketua dan atau Wakil-wakil Ketua , Sekretaris dan atau Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan atau Wakil-wakil Bendahara DPD.

 

  1. Rakerda dihadiri oleh DPD, Alat Kelengkapan ditingkat Daerah, Dewan Pimpinan, dan atau Pengurus serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.

 

 

Pasal 42

  1. Rapat PD/Unit WN88 diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan mempunyai tugas dan wewenang :

 

  1. Membahas perkembangan ekonomi, social, budaya, dan lain-lain yang menyangkut kehidupan organisasi dan masyarakat di wilayahnya.                              b.  Membahas  perkembangan,  pencapaian,  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan Program Kerja Organisasi.

 

  1. Membahas laporan dari PC/Sub Unit dan Alat Kelengkapan.  d.  Merumuskan dan menjabarkan kebijakan Organisasi.                              2.  Rakerda Organisasi berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi yang diadakan

 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk :                             a.  Menerima masukan dari peserta sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya  masing-masing.

  1. Menerima laporan dari Alat Kelengkapan tingkat Daerah.
  2. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Organisasi.

 

 

Pasal 43

Musyawarah Cabang Organisasi

 

  1. Musyawarah Cabang/Sub Unit dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pengurus cabang/sub Unit yang khusus diadakan untuk itu terdiri dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

 

pengurus.

 

  1. Jumlah utusan anggota rapat ditetapkan oleh PC/Sub Unit dan sesuai Peraturan Organisasi.  3.  Hak suara dalam Musyawarah Cabang adalah 1 (satu) suara untuk satu anggota yang hadir pada  saat pengambilan keputusan.

 

  1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh wakil dari Alat Kelengkapan tingkat Cabang atas undangan PC/Sub Unit sebagai peninjau.

 

  1. Musyawarah Cabang/Sub Unit diselenggarakan oleh PC/Sub Unit dan dipimpin oleh PC/Sub Unit dengan didampingi oleh unsur Pimpinan Musyawarah yang dipilih dari dan oleh peserta  Musyawarah Cabang Organisasi.

 

Pasal 44

Rapat Dewan Pimpinan Cabang

 

  1. Rapat PC/Sub Unit dihadiri oleh Ketua dan atau Ketua-ketua Bidang, Sekretaris dan atau Sekretaris-sekretaris Bidang, Bendahara, dan atau Bendahara-bendahara bidang PC/Sub Unit.

 

  1. Rakercab/Sub Unit dihadiri oleh PC, Alat Kelengkapan ditingkat Cabang/Sub Unit, dan atau

Pengurus serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh pengurus PC/Sub Unit.

 

Pasal 45

 

  1. Rapat PC/Sub Unit diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan mempunyai tugas dan wewenang :

 

  1. Membahas perkembangan ekonomi, social, budaya, dan lain-lain yang menyangkut kehidupan organisasi dan masyarakat di wilayahnya.                              b.  Membahas  perkembangan,  pencapaian,  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan Program Kerja Organisasi.

 

  1. Membahas laporan dari PC/Sub Unit dan Alat Kelengkapan.  d.  Merumuskan dan menjabarkan kebijakan Organisasi.                             2.  Rakercab Organisasi berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi yang diadakan

 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk :  a. Menerima masukan dari peserta sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya

masing-masing.

  1. Menerima laporan dari Alat Kelengkapan tingkat Cabang.

 

  1. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Organisasi.

 

BAB IV

KEUANGAN dan PERBENDAHARAAN ORGANISASI

 

Pasal 46

 

  1. Besarnya uang pangkal dan iuran sebagaimana dimaksud pasal 37 Anggaran Dasar serta cara pemungutan, pengaturan, dan pengelolaan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

 

  1. Keuangan Organisasi disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan untuk tiap tingkatan kepengurusan.                                                      3.  Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan disampaikan setiap tahun oleh

 

Bendahara di dalam Rapat Kerja di tingkatannya dan pada akhir masa jabatan bersama dengan penyampaian pertanggungjawaban kepengurusan pada masing-masing tingkatan.

 

Pasal 47

TATA CARA PENGGUNAAN SERAGAM DAN ATRIBUT  1. Wajib bagi seluruh anggota dan Pengurus WN88 tentang tata cara penggunaan seragam secara

 

proporsional.                                                                  2.  Penggunaan atribut/seragam hanya diijinkan untuk kegiatan WN88.                        3.  Penggunaan atribut mobil branding hanya di bagian belakang mobil dan bagian kaca depan  hanya stiker kecil.                                                               4.  Penggunaan sirine, lampu patroli hanya digunakan pada saat tugas-tugas khusus.

 

  1. Pembuatan seragam, pola, warna, model dan emblem oleh DPN dan di distribusikan dari Sekretariat DPN ke Sekretariat masing-masing tingkatan.

Pasal 48

TATA CARA PENGGUNAAN KTA

 

  1. KTA seluruh anggota WN88 diterbitkan oleh DPN dengan nomor registrasi sesuai tingkatan kepengurusan.
  2. Penggunaan KTA hanya untuk kepentingan Organisasi.

 

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

 

Pasal 49

 

Penggunaan Kewenangan Khusus oleh Ketua Umum seperti yang diatur dalam pasal 40 Anggaran Dasar disampaikan dalam rapat PN dan Rakernas.

 

Pasal 50

 

Semua peraturan Organisasi yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini harus sudah ditetapkan dan diterbitkan oleh PN/Mabes.

 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 51

  1. Masa jabatan kepengurusan  PN/Mabes, PD/Unit, dan  PC/Sub  Unit di semua tingkatan  kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus sudah terbentuk pada akhir  tahun 2017 didalam hal terjadi keterlambatan pembentukan kepengurusan maka PN/Mabes  menetapkan kepengurusan PD/Unit dan PC/Sub Unit yang diatur dalam Peraturan Organisasi.    2.  Semua pembentukan kepengurusan dimulai dari pembentukan PD/Unit berjenjang kebawah  sampai dengan pembentukan PC/Sub Unit.

 

  1. Musyawarah Nasional ke III (ketiga) berikutnya diselenggarakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Musyawarah Nasional ke I (satu).

 

  1. Masa jabatan kepengurusan untuk masing-masing tingkatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak periode diterbitkannya surat ketetapan (SK).

 

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 52

 

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

 

  1. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak saat disahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasioanl III.

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here